Kondisi Indonesia pada Pemerintahan Ir. Soekarno

Ir. Soekarno

1. Kondisi Politik

Sebagai tindak lanjut Dekrit Presiden adalah penataan kehidupan politik sesuai ketentuan Demokrasi Terpimpin. Pada era ini dibentuk kabinet kerja, juga dibentuk lembaga-lembaga Negara seperti MPRS, DPR-GR dan Front Nasional.

Berdasarkan penpres No. 7 Tahun 1959 kehidupam parpol ditata dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh parpol. Sesuai dengan penpres parpol yang bertahan antara lain PNI, Partai Masyumi, Partai NU, PKI, Partai Katolik, Parkindo, PSI, Partai Murba, Partai IKPI, PSII, dan Partai Perti. Hal ini merupakan tindakan peyederhanaan kepartaian. Pada era ini kekuatan politik yang ada pada waktu itu adalah presiden dan ABRI serta partai-partai, terutama PKI. Presiden Soekarno dalam politiknya selau menjaga keseimbangan dalam tubuh ABRI dan juga antara ABRI dengan Parpol. Untuk menjaga keseimbangan presiden Soekarno memerlukan dukungan dari PKI.

Indonesia di masa pemerintahan Soekarno lebih banyak konflik politiknya yaitu konflik kepentingan antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok – kelompok nasionalis lainnya. Oleh karena itu, situasi di Indonesia semakin kacau karena hanya mementingkan kepentingan partai masing-masing. Keinginan rakyat agar pemerintahan berjalan sesuai UUD 1945 jauh dari harapan dengan berlakunya Sistem politik Demokrasi terpimpin. Munculya pemberontakan G30S/PKI.

Ir. Soekarno

  1. Kondisi Ekonomi

Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, Proklamator sekaligus Presiden pertama indonesia, perekonomian indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :

●      Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia

Menghadapi ”watak kolonial” yang masih bercokol terutama di lapangan ekonomi, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis, terutama perbankan. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua Financial Bank yaitu: Bank Industri Negara (BIN) yang akan membiayai proyek-proyek indutri; dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan foreign-exchange sekaligus membiayai kegiatan impor.

●      Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak

Langkah pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, seperti: balai gadai, beberapa wilayah pertanian yang penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara dan rel kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN di sektor produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol.

●      Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor

Langkah terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat Perusahaan Perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur -yang dibiayai oleh BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka.

●          Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian

indonesia.

Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963.

Dalam pidato yang berjudul “Banting Stir untuk Berdikari” di depan sidang umum MPRS tanggal 11 April 1965, Soekarno menyerukan kepada seluruh kekuatan pokok revolusi : buruh, petani, mahasiswa progresif, perempuan, termasuk etnis tionghoa untuk memperbesar kekuatan ekonomi Indonesia agar lepas dari kepentingan asing. Sangat jelas bahwa Indonesia pernah punya sejarah panjang dalam melakukan pergulatan membangun haluan ekonomi baru, yaitu berdikari untuk melepaskan diri dari belenggu untuk kolonialisme. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

  1. Kondisi Sosial

Timbulnya pertentangan nasional karena adanya desentralisasi dan kedaerahan yang pada permulaan kemerdekaan sudah menimbulkan kesulitan. Diminasi elite jawa dalam kepemimpinana nasional agak mengecewakan elite masyarakat elite masyarakat luar jawa. Pada pertengahan tahun 1997 perusahan-perusahan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Pihak perusahaan kesulitan untuk membayar gaji para pekerjanya, sementara itu harga kebutuhan-kebutuhan pokok melambung tinggi. Akhirnya para pekerja menuntut kenaikana gaji kepada para perusahaan. Akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Penggangguran dalam jumlah yang sangat besar menimbulkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat.

  1. Kondisi Budaya

  • Pada bidang kebudayaan PKI  mempengaruhi presiden Soekarno agar melarang Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan barisan Pendukung Soekarno (BPS). Alasanya kedua lembaga itu didukung oleh dinas intelijen Amerika Serikat (CIA). Sebanranya yang ditentang PKI bukan manifesto kebudayaan, tetapi terselenggaranya Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia(KKPI) yang berhasil membentuk organisasi Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia(PKPI).
  • Kondisi budaya bangsa Indonesia seudah kemerdaekaan mengalami proses sintesis secara terus menerus sebagai upaya beradaptasi dengan kebudayaan modern proses adaptasi ini pada tahap awal sebenarnya seirng tumbuh kaum terpelajar pribumi. Meskipun dalam situasi tertekan semasa sukarno dan soeharto sintesis budaya berlangsung secara lebih terbuka hal ini ditunjukkan terjadi pembangunan fisik yang lebih tinggi dari pada masa sebelumnya.
  1. Kondisi Pertahanan dan Keamanan

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung dibawah presiden/panglima Tertinggi ABRI. Golongan ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional dan menjadi salah satu kekuatan sosial politik. Dengan demikian ABRI dapat memainkan perananya sebagai salah satu kekuasaan sosial politik.

Munculnya gerakan separatisme di daerah-daerah seperti PPRI dan Permesta.

  1. Kondisi Ideologi

Soekarno adalah penggali Pancasila karena beliau yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar Negara Indonesia itu dan beliau sendiri yang memberi nama Pancasila. Pada masa Orde lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno pancasila menjadi ideologi murni. Pancasila lebih banyak berada dalam ranah idealisasi. Artinya pemikiran pancasila lebih ke ide, gagasan, konsep yang dijadikan pegangan seluruh pancasila seakan-akan ada diawang-awang karena hanya berupa dogma yang sulit diterjemahkan.

Pada era orla, dinamika perdebatan ideologi paling sering dibicarakan oleh kebanyakan orang. Tampak ketika akhir tahun 1950-an, pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi. Dikarenakan pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan islam bagi pengakuan Negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948-1962 terjadi pemberontakan Darul Islam tethadap pemerintahan pusat. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas, atas desakan AH Nasution, selaku Pangkostrad dan kepala staf AD, pada tanggal 5 Juli 1959 Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali pada UUD 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia dan pemerintahanya dinamai dengan Demokrasi Terpimpin.

Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak dapat diwujudkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: